Kamis, 10 Februari 2011

Pengertian Hukum Administrasi Negara


Pendahuluan                 
                                                                 Hukum Perdata
                                 Hukum privat
Ilmu hukum                                             Hukum Dagang
( Ulpianus)
                                                                 Hukum Pidana
                               
                                Hukum public    

                                                                HTN (umum)         HTN (khusus / sempit)

                                                                                              HAN         Hk. Agraria
                                                                                                                Hk. Pajak
                                                                                                                Dll.
                                                                                                               

Menurut teori residu, Hukum Administrasi Negara (HAN) meliputi seluruh kaidah hukum yang tidak termasuk hukum perdata materiil, hukum pidana materiil, dan hukum tata negara materiil. Teori ini sebenarnya masih semu, karena apabila teori tersebut dijadikan pegangan maka isi, ruang lingkup, dan bentuk HAN, justru menjadi lebih rumit.
Penggolongan hukum ke dalam hukum public dan hukum privat merupakan pembagian klasik dan sudah dikenal secara meluas. Dalam kaitan ini, kesulitannya adalah merumuskan isi dan ruang lingkup HAN dalam konteks penggolongan tadi.
Seperti diketahui bahwa HAN merupakan cabang ilmu pengetahuan hukum yang relative masih muda usianya dibandingkan dengan hukum  perdata dan hukum pidana. Bidang pengaturan HAN mencakup hubungan hukum istimewa antara administrsi negara dengan warga dalam usaha menjalankan fungsinya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam negara hukum, hubungan tersebut berlangsung dalam suatu kerangka hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh administrasi negara. Oleh karena hubungan tersebut mencakup aspek yang begitu luas, maka pengaturannya senantiasa mengalami perubahan selaras dengan perkembangan masyarakat. Hal ini sebetulnya menunjukkan kedinamisan dari HAN, oleh sebab itu timbul anggapan seolah-olah HAN kurang memperhatikan aspek kepastian hukum, disamping pengaturannya yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undanan sehingga sulit untuk dikodifikasikan.
Pengertian HAN
Sebelumnya perlu disamakan penggunaan istilah. Dalam bahasa Belanda disebut Administratief recht atau Administrative Law dalam bahasa Inggris, yang dalam bahasa Perancis disebut droit administratif atau verwaltungsrecht dalam bahasa Jerman. Di samping itu ada pula yang menyebutnya dengan istilah bestuursrecht. Istilah-istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi paling tidak ada tiga macam, yaitu : “Tata Usaha Negara”, “Hukum Tata Usaha Pemerintahan”. “Hukum Administrasi Negara”. Dari tiga istilah yang lazim digunakan ini, penulis cenderung menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara, dalam pengertian dan maksud yang sama dengan istilah UU No. 5/ 1986, yaitu “Tata Usaha Negara”.
Istilah ini penulis gunakan dengan satu asumsi, bahwa meskipun hukum positif (positif rechtelijk) dalam hal ini UU No. 5/ 1986 menyebutnya “Peradilan Tata Usaha Negara” ternyata di dalamnya mengandung arti dan maksud yang sama dengan administrasi negara.
Ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 5/1986 sepintas menunjukkan istilah “tata usaha negara” mempunyai arti lebih luas dari “administrasi negara”. Tetapi dalam beberapa hal lain justru sebaliknya, karena tata usaha negara lebih sempit dari administrasi negara dalam arti urusan yang harus diselenggarakan dan tata usaha negara dalam pasal tersebut lebih menuju kepada pejabat pelaksana tata usaha negara.
Rochmat Sumitro, menyatakan bahwa yang tepat adalah “administrasi negara” yang dari sudut hukumya disebut Hukum Administrasi Negara, dengan alas an :
  1. Kata “admnistrasi” sudah diterima umum dannjuga sudah digunakan oleh pemerintah kita, buktinya dengan adanya nama : Lembaga Administrasi Negara, Administrasi Niaga, dan sebagainya. Tentu di dalamya termasuk pula administrasi negara – yang dari sudut hukumnya adalah Hukum Administrasi Negara
  2. Kata “administrasi” yang berasal dari kata latin administrare mempunyia dua arti yaitu :
    1. sama dengan kata “tata usaha” apabila diarikan sebagai “setiap penyusunan keterangan yang dilakukan secara tertulis dan sistematis dengan maksud mendapatkan sesuatu ikhtisar….”.
    2. adalah administrasi, apabila diartikan sebagai upaya yang digunakan secara istimewa untuk menyatakan suatu negara, propinsi, waterschap (subak), kota-kota dan maskape-maskape besar. Di Amerika serikat yang disebut “administration” itu dimaksudkan keseluruhan pemerintah, termasuk presiden.
  3. Kata administrasi memudahkan kita dalam mempelajari buku-buku asing yang apabila di dalamnya terdapat kata administration atau administratie artinya sama.
Kata itu kata administrasi negara sesungguhnya sudah termasuk (tersimpul) di dalamnya tata usahanya.
Dari alasan diatas, tersimpul bahwa istilah administrasi negara – termasuk di dalamnya penyebutan  Hukum Administrasi Negara – memiliki arti yang lebih luas dari Tata Usaha Negara.
Setelah jelas istilah yang digunakan, maka berikut ini dikemukakan batasan HAN. Utrecht dengan mengintrodusir definisi yang dikemukakan oleh Logemann menyatakan bahwa :
“Hukum Adminstrasi Negara adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (ambtsdrages) - yakni administrasi negara -  melakuka tugas istimewa mereka”.
Dari definisi tersebut ternyata bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Bagian lain lapangan pekerjaan administrasi negara diatur oleh hukum tata negara (hukum negara dalam arti kata sempit) hukum privat, dsb. Jadi menurut Utrecht pengertian “hukum administrasi negara” dan pengertian “hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara”itulah tidak identik karena pengertian yang kedua adalah lebih luas.
Selanjutnya, menurut Rochmat Soemitro, HAN dan Hukum Tata Pemerintahan itu meliputi segala sesuatu mengenai pemerintahan yaitu seluruh aktivitas pemerintah yang tidak termasuk pengundangan dan peradilan.
Sedangkan menurut Oppenheim :
“HAN adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat-alat perlengkapan menggunakan wewenang yang telah ditetapkan oleh hukum tata negara”.
Van Vollenhoven mengatakan bahwa :
“HAN adalah hukum yang mengatur kepentingan individu dalam hubungannya dengan negara”.
Sementara itu R. Kranenburg memberi definisi HAN dengan memperbandingkannya dengan ilmu hukum tata negara, meskipun hanya sekedar perlu untuk pembagian tugas yang dikatakannya sebagai :
“HAN adalah meliputi hukum yang mengatur susunan dan wewenang khusus dari alat perlengkapan badan-badan kenegaraan seperti kepegawaian (termasuk mengenai pensiun) peraturan wajib militer, pengaturan mengenai pendidikan/pengajaran, peraturan mengenai jaminan social, dan sebagainya”.
Dari beberapa batasan di atas,nampak bahwa pada dasarnya HAN menyangkut perhubungan antara negara (pemerintah) dengan warga masyarakat yang diperintah. Inipun secara tersirat mengandung arti adanya hubungan antara negara dengan masyarakat. Lapangan HAN yang disebut dalam batasan terakhir, menyangkut hak-hak masyarakat yang harus diwujudkan oleh aparat administrasi negara.
Berdasarkan batasan-batasan yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa HAN mencakup unsur-unsur:
1.       Kaidah hukum yang mengatur bagaimana organ-organ kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya.
2.       Kaidah hukum yang mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara (administrasi negara) yang ada, dan antara lembaga negara (administrasi negara) dengan masyarakat (warga negara).
3.       Kaidah hukum yang sekaligus memberikan jaminan dan perlindungan baik bagi masyarakat maupun administrasi negara itu sendiri.
Kenyataan ini pada akhirnya dikatakan oleh Sjahran Basah sebagai inti hakekat Hukum Administrasi Negara, yang berupa :
Pertama, memungkinkan administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan kedua, melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan juga melindungi administrasi negara itu sendiri.
Melindungi sikap administrasi negara di satu pihak dan warga negara di pihak lain, pada dasarnya menciptakan kepastian hukum yaitu segala sikap tindak administrasi negara harus senantiasa memperhatikan batas-batas, baik batas atas maupun batas bawah. Batas atas dimaksudkan taat asas, yaitu bahwa sikap tindak administrasi dalam mewujudkan tugas kekuasaannya – diantara mengeluarkan putusan, maka putusan-putusan itu apabila lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dan batas bawah, bahwa peraturan yang dibuat tidak boleh melanggar hak dan kewajiban asasi warga negara.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar